ATURAN PEMERIKSAAN TERHADAP PERSEROAN

Pemeriksaan Terhadap Perseroan diatur dalam Pasal 138 sampai 141 UU No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas secara Gari besar terdiri dari

• ·       Permohonan
• ·       Pengajuan Permohonan
• ·       Pemerkisaan
• ·       Laporan Hasil Pemeriksaan
• ·       Biaya

Pasal 138

(1) Pemeriksaan terhadap Perseroan dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data

atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa:

a. Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham

atau pihak ketiga; atau

b. anggota Direksi atau Dewan Komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang

merugikan Perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga.

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan

permohonan secara tertulis beserta alasannya ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya

meliputi tempat kedudukan Perseroan.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan oleh:

a. 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu

persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara;

b. pihak lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar

Perseroan atau perjanjian dengan Perseroan diberi wewenang untuk mengajukan

permohonan pemeriksaan; atau

c. kejaksaan untuk kepentingan umum.

(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diajukan setelah pemohon

terlebih dahulu meminta data atau keterangan kepada Perseroan dalam RUPS dan

Perseroan tidak memberikan data atau keterangan tersebut.

(5) Permohonan untuk mendapatkan data atau keterangan tentang Perseroan atau

permohonan pemeriksaan untuk mendapatkan data atau keterangan tersebut harus

didasarkan atas alasan yang wajar dan itikad baik.

(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) huruf a, dan ayat (4) tidak

menutup kemungkinan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal menentukan

lain.

Pasal 139

(1) Ketua pengadilan negeri dapat menolak atau mengabulkan permohonan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 138.

(2) Ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menolak permohonan

apabila permohonan tersebut tidak didasarkan atas alasan yang wajar dan/atau tidak

dilakukan dengan itikad baik.

(3) Dalam hal permohonan dikabulkan, ketua pengadilan negeri mengeluarkan penetapan

pemeriksaan dan mengangkat paling banyak 3 (tiga) orang ahli untuk melakukan

pemeriksaan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan yang diperlukan.

(4) Setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, karyawan Perseroan, konsultan, dan

akuntan publik yang telah ditunjuk oleh Perseroan tidak dapat diangkat sebagai ahli

sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhak memeriksa semua dokumen dan

kekayaan Perseroan yang dianggap perlu oleh ahli tersebut untuk diketahui.

 (6) Setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan semua karyawan Perseroan wajib

memberikan segala keterangan yang diperlukan untuk pelaksanaan pemeriksaan.

(7) Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib merahasiakan hasil pemeriksaan yang telah

dilakukan.

Pasal 140

(1) Laporan hasil pemeriksaan disampaikan oleh ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139

kepada ketua pengadilan negeri dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam

penetapan pengadilan untuk pemeriksaan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari terhitung

sejak tanggal pengangkatan ahli tersebut.

(2) Ketua pengadilan negeri memberikan salinan laporan hasil pemeriksaan kepada pemohon

dan Perseroan yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari

terhitung sejak tanggal laporan hasil pemeriksaan diterima.

Pasal 141

(1) Dalam hal permohonan untuk melakukan pemeriksaan dikabulkan, ketua pengadilan negeri

menentukan jumlah maksimum biaya pemeriksaan.

(2) Biaya pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar oleh Perseroan.

(3) Ketua pengadilan negeri atas permohonan Perseroan dapat membebankan penggantian

seluruh atau sebagian biaya pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada

pemohon, anggota Direksi, dan/atau anggota Dewan Komisaris.