CONTOH SURAT GUGATAN UTANG PIUTANG

Yang bertanda tangan dibawah ini

Rudy Nanto, SH., pengacara Berkantor di Jakarta Barat berdasarkan surat kuasa tertangga xxx, terlampir bertindak untuk dan atas nama Budi Santoso, bertempat tinggl Jl. Hulubalang RT 12 RW 12 No 12 Jakarta Tmur, selanjutnya akan disebut Penggugat. dalam hal ini, penggugat memilih tempat kediaman hukum (domisili) di kantor kuasanya tersebut diatas, hendak menandatangani dan mengajukan surat gugatan terhadap Hengki, selanjutnya disebut sebagai Tergugat

adapun dalil gugatan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat pada tanggal xxx meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp 15.000.000 (Lima belas Juta Rupiah) selama tiga tahun dengan perjanjian diatas materai

2. Bahwa dalam perjanjian tersebut Tergugat berjanji akan memberi keuntungan/bunga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) perbulan kepada Penggugat

3. Bahwa pembayaran utang beserta bunganya dibayar sekaligus sebesar :

    Utang Pokok                          = Rp 15.000.000

    Bunga/Keuntungan                = Rp 100.000 x 36 bulan

                                                   = Rp 3.600.000

    Jumlah                                   = Rp 18.600.000

    Sehingga tergugat harus membayar Rp 18.600.000 (Delapan Juta enam ratus ribu rupiah)

4. Bahwa setelah jatuh tempo Tergugat harus membayar uang serta bunganya terhadap Penggugat

5. Bahwa Penggugat memberikan kuasa untuk memiliki dan menjual kepada pihak lain sertifikat Hak Miliki Tanah No xxx,tahun xxx, No xxx atas nama Penggugat kepada Tergugat dibuat dikantor  Notaris Sanjaya,SH

6. Bahwa dalam perjanjian tanggal xxx jika tergugat tidak dapat membayar utang, maka penggugat dapat menjual jaminan SHM tanah tergugat

7. Bahwa pada tanggal xxx pembeli SHM atas nama penggugat memberitahukan kepada tergugat     bahwa tanah tersebut dibeli dengan harga Rp 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah)

8. Bahwa pada tanggal  xxx Penggugat menandatangani Tergugat untuk menanyakan sisa hasil penjualan SHM atas tanah yang dikurangi utang dan bunga, tetapi tergugat mengelak bahwa tidak ada sisa hasil penjualan SHM tersebut

9. Bahwa Tergugat tidak memberikan sisa dari uang penjualan atas jaminan SHM Penggugat yaitu   sebesar Rp 8.600.000 karena hanya dibayarkan sepuluh juta rupiah sampai saat ini

     Berdasarkan hal hal yang telah diurai diatas, maka kami untuk dan atas nama Penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadil perkara ini berkenaan untuk memberikan putusan sebagai berikut ini

PRIMAIR

-  Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya

-  Menghukum tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah)      setiap harinya apabila tergugat lalai menjalankan tugasnya

-  Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil yaitu sisa hasil penjualan tanah Penggugat yang besar sebesar Rp 8.600.000

-  Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul

SUBSIDAIR

   Bila hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya

   Demikian gugatan ini kami ajukan atas perhatian majelsi hakim yang terhormat kami ucapkan terima kasih

Jakarta,

Hormat Kuasa Penggugat

LANGKAH LANGKAH HUKUM DALAM SENGKETA TANAH

Sengketa pertanahan masih sering terjadi di indonesia adanya beberapa pihak yang megakui sebagai pemilih hak atas suatu tanah. menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan, adalah perbedaan pendapat mengenai:

a. keabsahan suatu hak;

b. pemberian hak atas tanah;

c. pendaftaran hak atas tanah termasuk peralihannya dan penerbitan tanda bukti haknya, antara pihak-pihak yang berkepentingan maupun antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan instansi di lingkungan Badan Pertanahan Nasional; berikut ini beberapa langkah hukum.

Penyelesaian Sengketa Tanah ada dua cara penyelesaian, yakni jalur Non-Litigasi (Non Pengadilan), melalui mediasi atau negosiasi. Kedua, melalui jalur Litigasi atau melalui pengadilan.

     Jalur Non Litigasi :

Jika menempuh jalur Non Litigasi yaitu dengan mediasi, tata caranya dapat mengacu ketentuan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 1 tahun 1999 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tanah, serta mengacu pada Petunjuk Teknis No. 05/JUKNIS/D.V/2007 tentang Mekanisme Pelaksanaan Mediasi yang ada di Badan Pertanahan Nasional

Jalur Litigasi :

Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) / Pengadilan Negeri (PN)

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Sertifikat tanah merupakan salah satu Keputusan Tata Usaha Negara (“KTUN”) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (“UU 30/2014”). Untuk membatalkan suatu KTUN, dapat digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Namun demikian, perlu

 “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"

Pengadilan Negeri

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut

“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.”

 Namun adanya daluarsa menurut sebagaimana disebut Pasal 32 PP 24/97 di atas tidak mutlak selama bisa dibuktikan bahwa perolehan tanah tersebut dilakukan tidak dengan itikad baik.

UANG SERVICE PADA HOTEL,USAHA RESTORAN DI HOTEL

Uang servis adalah tambahan dari tarif yang yang sudah ditetapkan sebelumnya dalam rangka jasa pelayanan pada  usaha hotel dan pada usaha restoran di hotel Uang servis merupakan pendapatan Non Upah. Pengusaha yang menjalankan usaha hotel atau usaha restoran di hotel dapat memberlakukan uang servis

Uang servis digunakan sebagai :

• Penggantian atas terjadinya resiko kehilangan atau kerusakanMerupakan kemungkinan kerugian yang terjadi rusak atau hilangnya perlengkapan hotel atau restoran di hotel

• Pendayagunaan peningkatan sumber daya manusia

• Dibagikan kepada pekerja/buruh

JABATAN JABATAN TERTENTU YANG DILARANG DIDUDUKI TENAGA KERJA ASING “POSITION OFFICE WHICH IS PROHIBITED FROM BEING OCCUPIED OF FOREIGN WORKERS"

Nama Jabatan
No	INDONESIA		INGGRIS
1	Direktur Personalia		Personnel Director
2	Manajer Hubungan Industrial		Industrial Relation Manager
3	Manajer Personalia		Human Resources Manager
4	Supervisor Pengembangan Personalia		Personnel Development Supervisor
5	Supervisor Penempatan Personalia		Personnel Placement Supervisor
6	Supervisor Perekrutan Personalia		Personnel Recruitment Supervisor
7	Supervisor Pembinaan karir pegawai		Employee Career Development Supervisor
8	Kepala Eksekutif Kantor		Chief Executive Officer
9	Penata Usaha Personalia		Personnel Declare Administrator
1O	Ahli pengembangan Personalia dan karir		Personnel Career and Specialist
11	Spesialis personalia		Personnel Specialist
12	Penasehat karir		Career Advisor
13	Penasehat tenaga kerja		Job Advisor
14	Pembimbing dan konseling Jabatan		Job Advisor and Counselling
15	Perantara tenaga kerja		Employee Mediator
16	Pengadministrasian pelatihan pegawai		Job Training Administrator
17	Pewawancara pegawai		Job Interviewer
18	Analisis jabatan		Job Analysist

HAL HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM PERJANJIAN KERJA

Perjanjian Kerja adalah Hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja yang dibuat secara tertulis dan tidak tertulis yang dibuat berdasarkan peraturan perundang yang berlaku.

Perjanjian kerja dibuat atas dasar :

• Kesepakatan
• Kecakapan (Hukum)
• adanya yang diperjanjikan
• Tidak bertentangan dengan Ketertiban,Kesusilaan dan Peraturan Perundang undangan

Hal hal yang perlu diperhatikan dalam Perjanjian Kerja Harus memuat sekurang kurangnya :

1. Nama,Alamat Perusahaan dan Jenis Usaha
2. Nama, Jenis Kelamin, umur dan Alamat Pekerja
3. Jabatan/Jenis Pekerjaan
4. Tempat Pekerjaan
5. Besarnya Upah dan Cara Pembayaran
6. Syarat syarat Kerja yang memuat Hak dan Kewajiban Pengusaha dan Pekerja
7. Mulai dan Jangka waktu Berlaku Perjanjian Kerja
8. tempat dan tanggai dibuat Perjanjian Kerja
9. Tanda tangan para pihak

Ketentuan dalam angka 5 dan 6 tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perusahaan,Perjanjian Kerja Bersama dan Peraturan Perundangan undangan yang berlaku

Perjanjian Dimaksud sekurang kurangnya rangkap 2 (dua) Masing masing Pihak Pengusaha masing masing mendapat satu perjanjian kerja

KONSULTASI HUKUM VIA WHAT'S APP (WA)

Konsultasi Via What's App 081297798022

USE OF LEGAL RESEARCH(PENELITIAN HUKUM)

How Your Attorney May Use Legal Research

Your attorney (or a paralegal under their supervision) may review statutes, caselaw, and secondary authority before deciding how to proceed with your case. Since the law is based on precedent, caselaw with a similar fact pattern can give your attorney an idea of how things may play out in court.

Similarly, a corporate lawyer may conduct legal research in order to determine whether a proposed new policy would expose the company to liability. This may include research into building codes, employment laws, or federal environmental regulations.

Related Subjects

Litigation and Appeals
Constitutional Law
Corporate Law

https://hirealawyer.findlaw.com/choosing-the-right-lawyer/legal-research.html